KEB602062 Kebijakan dalam Kebidanan

Making Indonesia 4.0 yang fokus pada lima faktor yaitu : 

• Makanan dan minuman
• Tekstil,
• Otomotif,
• Elektronik
• Bahan kimia.

Bidang kesehatan memang tidak masuk dalam fokus utama tersebut namun akan terkena dampaknya, yaitu pada penelitian dan keilmuan kesehatan, layanan, obat-obatan, dan SDM kesehatan termasuk bidan dan perawat. Dalam upaya mendukung komitmen Pemerintah untuk mencapai hal tersebut, diperlukan sinergi seluruh lapisan masyarakat untuk menghadapi tantangan yang akan menghadang, salah satunya pemberdayaan perempuan dalam persaingan global di era 4.0.

“Hadirnya revolusi era 4.0 harus dapat dimanfaatkan dan dikelola dengan baik oleh kaum perempuan termasuk bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya, sebab hal tersebut memiliki prospek yang menjanjikan bagi posisi perempuan sebagai bagian dari agen perubahan. Isu gender dalam profesi kebidanan dan keperawatan salah satunya dalam masalah kesehatan reproduksi, akses informasi, pelayanan, kontrol, peran, pengambilan keputusan, dan manfaat yang dirasakan dalam layanan yang diberikan.

Isu pemberdayaan perempuan dalam lingkup profesi bidan dan perawat guna persaingan global hasil dari revolusi era 4.0, tidak dapat terlepas dari upaya kesetaraan dan keadilan gender. Kini masyarakat mulai paham bahwa pengertian gender bukanlah jenis kelamin atau pembedaan kodrati laki-laki dan perempuan, lebih dari itu memiliki makna pembedaan peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab sesuai sosial budaya. Meskipun pada kenyataannya masih banyak kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki misalnya di bidang politik, ekonomi, partisipasi kerja, termasuk kesehatan. Kesetaraan dan keadilan gender akan tercapai ketika tidak ada lagi diskriminasi dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pada semua bidang.

Permasalahan yang mendasar terkait dengan politik dan kesehatan adalah ketidak sinambungannya politik dan kesehatan. Contoh kebijakan politik tentang kesehatan adalah BPJS, JAMKESMAS atau sejenis pengobatan gratisnya.BPJS ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.

Permasalahan Sosial, Politik

Kematian Ibu dan Bayi
Kematian ibu adalah kematian yang terjadi pada ibu selama masa kehamilan atau dalam 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, tanpa melihat usia dan lokasi kehamilan, oleh setiap penyebab yang berhubungan dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan oleh kecelakaan atau incidental (faktor kebetulan). AKI tersebut sudah jauh menurun, namun masih jauh dari targetyang diharapkan. Sedangkan untuk target SDGs AKI yaitu sebesar 70/100.000 KH. Angka kematian ibu dikatakan masih tinggi karena hal berikut ini : 

• Jumlah kematian ibu yang meninggal mulai saat hamil hingga 6 minggu setelah persalinan per 100.000 persalinan tinggi.
• Angka kematian ibu tinggi adalah angka kematian yang melebihi dari angka target nasional.
• Tingginya angka kematian, berarti rendahnya standar kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan, dan mencerminkan besarnya masalah kesehatan.

Kematian bayi adalah kematian yang terjadi saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat 1 tahun. Berdasarkan perhitungan BPS tahun 2007 sebesar 27/1000 kelahiran hidup. Adapun target AKB pada SDG’s 2030 sebesar 12/1000 kelahiran hidup. Penyebab kematian bayi meliputi : 

• Gangguan perinatal (34,7%)
• Sistem pernapasan (27,6 %)
• Diare (9,4%)
• Sistim pencernaan (4,3%)
• Tetanus (3,4%)

Contoh Peran Bidan dalam Menghadapi Masalah Kesehatan yang ada di Masyarakat

1. Unsafe Abortion

Adalah pengguguran kandungan yang dilakukan dengan tindakan yang tidak steril serta tidak aman, secara medis. Peran bidan dalam menangani unsafe abortion adalah memberikan penyuluhan pada klien tentang efek-efek yang ditimbulkan dari tindakan unsafe abortion. Jika terminasi kehamilan dilakukan secara illegal maka akan mengakibatkan perdarahan, trauma, infeksi dengan mortalitasnya 1/3 AKI serta adanya kerusakan fungsi alat reproduksi. Dampak jangka panjang dari terminasi kehamilan yang illegal adalah PID/penyakit radang panggul yang menahun, infertilitas dan kehamilan ektopik terganggu/KET.

2. Infeksi Menular Seksual

Infeksi menular seksual merupakan salah satu dari tiga tipe infeksi saluran reproduksi (ISR), yaitu infeksi dan penyakit menular seksual, infeksi-infeksi endogen vagina dan infeksi-infeksi yang berhubungan dengan saluran reproduksi.Infeksi menular seksual berhubungan dengan keadaan akut, kronik dan kondisi-kondisi lain yang berhubungan dengan kehamilan, seperti Gonore, Chlamidia, Sifilis, Herpes kelamin, Trichomoniasis, HIV/AIDS. Bidan harus dapat memberikan asuhan kepada masyarakat terkait dengan infeksi menular seksual, dan perlu memperhatikan semua jenis infeksi saluran reproduksi, sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Jaringan Kerja dalam Menjalankan Kebijakan Pemerintah 

Bidan yang bekerja di komunitas membutuhkan suatu kemitraan yang berguna untuk pengambilan keputusan secara kolaboratif dalam rangka meningkatkan kesehatan dan memecahkan masalah-masalah kesehatan ibu dan anak. Program kemitraan komunitas mencakup konsep pemberdayaan dan pengembangan komunitas. Unsur yang penting dalam menjalin jaringan kerja di komunitas adalah sensitivitas terhadap aspek kultural, yang berarti bahwa pelayanan yang diberikanharus sesuai dengan persepsi masyarakat. Beberapa jaringan kerja bidan di komunitas yaitu puskesmas/ puskesmas pembantu, polindes, posyandu, BPS, rumah pasien, dasa wisma, PKK.

• Di puskesmas bidan sebagai anggota tim bidan diharapkan dapat mengenali kegiatanyang akan dilakukan, mengenali dan menguasai fungsi dan tugas masing-masing. Selalu berkomunikasi dengan pimpinan dan anggota lainnya, memberi dan menerima saran serta turut bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan tim dan hasilnya.
• Di polindes, posyandu, BPS, dan rumah pasien, bidan merupakan pimpinan tim/leader dimana bidan diharapkan mampu berperan sebagai pengelola sekaligus pelaksana kegiatan kebidanan di komunitas.
• Dalam jaringan kerja bidan di komunitas diperlukan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Kerjasama lintas program merupakan bentuk kerjasama yang dilaksanakan di dalam satu instansi terkait, misalnya imunisasi, pemberian tablet Fe, vitamin A, dll. Sedangkan kerjasama lintas sektor merupakan kerjasama yang melibatkan institusi/departemen lain, misalnya Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), PendidikanAnak Usia Dini (PAUD) dll.
• Dalam pelayanan komunitas diperlukan pendekatan terhadap pemuka atau pejabat masyarakat untuk mendapat dukungan, sehingga dapat menentukan kebijakan nasional atau regional. Pendekatan terhadap pelaksana dari sektor diberbagai tingkat administrasi sampai dengan tingkat desa dengan tujuan yang akan dicapai adalah adanya kesepahaman, memberi dukungan dan merumuskan kebijakan dan pendekatan yang lebih menekankan pada proses dilaksanakan masyarakat sebagai pengambil prakarsa kemudian dikembangkan sendiri sesuai kemampuan, misalnya kader dan dukun.