KEB602066 Profesionalisme

PENDIDIKAN KEBIDANAN PADA ZAMAN KEMERDEKAAN 

Pendidikan Kebidnan Pada zama kemerdekaan dapat kita lihat pada keterangan berikut ini : 

1. Pada tahun 1950-1953 dibuka sekolah bidan dari lulusan SMP dengan batasan usia minimal 17 tahun dan lama pendidikan 3 tahun. Mengingat kebutuhan tenaga untuk menolong persalinan cukup banyak, maka dibuka pendidikan pembantu bidan yang disebut Penjenjang Kesehatan E atau Pembantu Bidan.Pendidikan ini dilanjutkan sampai tahun 1976 dan setelah itu ditutup. Peserta didik PK/E adalah lulusan SMP ditambah 2 tahun kebidanan dasar. Lulusandari PK/E sebagian besar melanjutkan pendidikan bidan selama dua tahun. 8 Tahun 1953 dibuka Kursus Tambahan Bidan (KTB) di Yogyakarta, lamanya kursus antara 7 sampai dengan 12 minggu. Pada tahun 1960 KTB dipindahkan ke Jakarta. Tujuan dari KTB ini adalah untuk memperkenalkan kepada lulusan bidan mengenai perkembangan program KIA dalam pelayanan kesehatan masyarakat, sebelum lulusan memulai tugasnya sebagai bidan terutama menjadi bidan di BKIA. Pada tahun 1967 KTB ditutup (discountinued).
   
2. Tahun 1954 dibuka pendidikan guru bidan secara bersama-sama dengan guru perawat dan perawat kesehatan masyarakat di Bandung. Pada awalnya pendidikan ini berlangsung satu tahun, kemudian menjadi dua tahun dan terakhir berkembang menjadi tiga tahun. Pada awal tahun 1972 institusi pendidikan ini dilebur menjadi Sekolah Guru Perawat (SGP). Pendidikan inimenerima calon dari lulusan sekolah perawat dan sekolah bidan.
   
3. Pada tahun 1970 dibuka program pendidikan bidan yang menerima lulusan dari Sekolah Pengatur Rawat (SPR) ditambah dua tahun pendidikan bidan yang disebut Sekolah Pendidikan Lanjutan Jurusan Kebidanan (SPLJK).Pendidikan ini tidak dilaksanakan secara merata diseluruh provinsi.
   
4. Pada tahun 1974 mengingat jenis tenaga kesehatan menengah dan bawah sangat banyak, Departemen Kesehatan (Depkes) melakukan penyederhanaan pendidikan tenaga kesehatan non sarjana. Sekolah bidan ditutup dan dibuka Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) dengan tujuan adanya tenaga multi purpose di lapangan di mana salah satu tugasnya adalah menolong persalinan normal. Namun karena adanya perbedaan falsafah dan kurikulum terutama yang berkaitan dengan kemampuan seorang bidan, maka tujuan pemerintahagar SPK dapat menolong persalinan tidak tercapai atau terbukti tidak berhasil.
   
5. Pada tahun 1975 - 1984 institusi pendidikan bidan ditutup, sehingga selama10 tahun tidak menghasilkan bidan. Namun organisasi profesi bidan (IBI) tetap ada dan hidup secara wajar.
   
6. Tahun 1981 untuk meningkatkan kemampuan perawat kesehatan (SPK) dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk kebidanan, dibuka pendidikan Diploma I Kesehatan Ibu dan Anak. Pendidikan ini hanya berlangsung 1tahun dan tidak dilakukan oleh semua institusi.
   
7. Pada tahun 1985 dibuka lagi program pendidikan bidan yang disebut (PPB) yang menerima lulusan SPR dan SPK. Lama pendidikan 1 tahun dan lulusannya dikembalikan kepada institusi yang mengirim.
   
8. Tahun 1989 dibuka crash program pendidikan bidan secara nasional yangmemperbolehkan lulusan SPK untuk langsung masuk program pendidikan bidan. Program ini dikenal sebagai Program Pendidikan Bidan A (PPB/A).Lama pendidikan satu tahun dan lulusannya ditempatkan di desa-desa. Untuk itu pemerintah menempatkan seorang bidan di tiap desa sebagai pegawai negeri sipil (PNS Golongan II).
   
9. Mulai tahun 1996 status bidan di desa sebagai pegawai tidak tetap (BidanPTT) dengan kontrak selama tiga tahun dengan pemerintah, yang kemudian dapat diperpanjang 2x3 tahun lagi.Penempatan bidan ini menyebabkan orientasi sebagai tenaga kesehatan berubah. Bidan harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya tidak hanya kemampuan klinik, sebagai bidan tapi juga kemampuan untuk berkomunikasi, konseling dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat desa dalam meningkatkan taraf kesehatan ibu dan anak. Program Pendidikan Bidan (A) diselenggarakan dengan peserta didik cukup besar.
   
10. Diharapkan pada tahun 1996 sebagian besar desa sudah memiliki kemampuan dan keterampilan yang diharapkan seorang bidan professional, karena pendidikan terlalu singkat dan jumlah peserta didik terlalu besar dalam kurun waktu 1 tahun akademik, sehingga kesempatan tingkat kemampuan yang dimiliki seorang bidan juga kurang.
    
11. Pada tahun 1993 dibuka Program Pendidikan Bidan Program B yang peserta didiknya dari lulusan Akademi Perawat (Akper) dengan lama pendidikan satu tahun. Tujuan program ini adalah untuk mempersiapkan tenaga pengajar pada Program Pendidikan Bidan A. Berdasarkan hasil penelitian terhadap kemampuan klinik kebidanan dari lulusan ini tidak menunjukkan kompetensi yang diharapkan karena lama pendidikan yang terlalu singkat yaitu hanya setahun. Pendidikan ini hanya berlangsung selama dua angkatan (1995 dan1996) kemudian ditutup.
    
12. Pada tahun 1993 juga dibuka pendidikan bidan Program C (PPB C), yangmenerima lulusan dari SMP. Pendidikan ini dilakukan di 11 Propinsi yaitu :Aceh, Bengkulu, Lampung dan Riau (Wilayah Sumatera), Kalimantan Barat,Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (Wilayah Kalimantan) , Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian Jaya. Pendidikan inimemerlukan kurikulum 3700 jam dan dapat diselesaikan dalam waktu 6 semester.
    
13. Pada tahun 1994-1995 pemerintah juga menyelenggarakan uji coba Pendidikan Bidan Jarak Jauh (Distance learning) di tiga propinsi yaitu JawaBarat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kebijakan ini dilaksanakan untuk memperluas cakupan upaya peningkatan mutu tenaga kesehatan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.Pengaturan penyelenggaraan ini telah diatur dalam SK Menkes No.1247/Menkes/SK/XII/1994Diklat Jarak Jauh Bidan (DJJ) adalah DJJ Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan bidan agar mampumelaksanakan tugasnya dan diharapkan berdampak pada penurunan AKI dan AKB.
    
14. Tahun 1996 dibuka Pendidikan Diploma III Kebidanan dengan raw input dari SMA. Diterapkan melalui surat keputusa menteri pendidikan dan kebudayaan RI No 009/U/1996 di 6 propinsi dengan menerima calon peserta didik dariSMA. Saat ini kurikulum DIII kebidanan telah direvisi mengacu pada Kep.Mendiknas 32 tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan hasil revisi tersebut telah diserahkan dengan keputusanmenteri kesehatan RI.No.HK.00.06.2.4.1583.Tahun 2001 tercatat ada 65 institusi yang menyelenggarakan pendidikan diploma III kebidanan diseluruhIndonesia, sampai dengan tahun ini tercatat jumlah institusi DIII kebidanan 310.
    

15. Pada tahun 1994 juga dilaksanakan pelatihan pelayanan kegawat daruratan maternal dan neonatal. 

16. Pada tahun 1995-1998 (IBI) bekerjasama langsung dengan mother care melakukan pelatihan bidan Rumah Sakit dan bidan puskesmas serta bidan didesa di Provinsi Kalimantan Selatan.