Selain hambatan yuridis yang banyak timbul dalam proses penanganan fiat eksekusi, hak tanggungan di Pengadilan Negeri, maka dari hasil pemantauan yang dilakukan maka hambatan non yundis dapat menyebabkan hambatan dalam proses penanganan fiat eksekusi. Umumnya para penegak hukum di Pengadilan masih kurang dedikasinya maupun               pengabdiannnya       pada masyarakat, dalam arti penegak hukum tersebut punya orientasi pribadi apabila ada orang yang berpengara di pengadilan

dapat memenuhi semua keinginan si penegak hukum maka segala urusannya di Pengadilan akan diperlancar, tapi kalau tidak dapat mengerti kemauan penegak hukumnya maka urusannya di Pengadilan bisa menjadi berbelit-belit, hal ini benar- benar nyata terjadi, jadi isu “mafia peradilan” masih berjalan. Di sisi lain masih ada penegak hukum advokad, apabila prinsipal yang bersangkutan memberikan kuasa kepada seorang Advokat untuk mengurusi perkaranya maka kepiawaian dan kemahiran advokat dalam beracara di pengadilan sangat menentukan kelancaran suatu perkara. Faktor niat dan itikad Advokat yang memang ingin membantu atau bahkan tidak jarang pula Advokat yang sengaja mengulur-ulur waktu dengan berbagai macam trik yang bertujuan menghambat suatu perkara demi kepuasan kliennya. Selain itu sering ruang pengadilan yang dapat digunakan beracara masih kurang, sehingga ketika akan mengadakan lelang terhadap obyek jaminan kredit macet, maka tidak jarang para pihak terkait masih harus menunggu ruang sidang yang bisa digunakan, sekalipun ada ruang sidang yang kosong tetapi ukurannya kurang memadai dan tidak bisa menampung jumlah peserta lelang atau penonton yang jumlahnya tidak bisa dibilang sedikit. Pihak yang terkait

dengan pelelangan harus antre dan rela mengalah dengan sidang-sidang yang lain, terutama sidang perkara pidana yang jumlahnya sehari bisa belasan perkara, ditambahlagi dengan kurang efektifnya pengaturan jadwal sidang.

Di Indonesia, ditemukan bahwa tidak semua wilayah hukum memiliki kantor lelang, dalam arti masih banyak Pengadilan Negeri yang mempunyai Kantor lelang di luar kota. Misalnya suatu daerah Kabupaten yang tidak mempunyai kantor lelang sendiri, sehingga apabila akan mengadakan lelang harus memberitahu Kantor Lelang Negara didaerah lain yang ada kantor lelangnya. Keengganan orang untuk ikut serta dalam lelang atau untuk menjadi pembela dalam pelaksanaan lelang dapat menghambat proses fiat eksekusi. Kadang kala peserta lelang mengalami kesulitan untuk menempati obyek lelang karena harus mengajukan gugatan perdata namun ada pula orang yang berpegangan pada mitos bahwa orang yang menempati barang yang dibeli dari lelang kelak akan mengalami nasib yang sama, yaitu usaha nya akan rugi dan tanahnya akan dilelang juga, animo masyarakat untuk menjadi peserta lelang tidak terlalu tinggi. Akibatnya sering terjadi dimana dalam. suatu pelaksanaan lelang tidak ada peminatnya. Budaya masyarakat di

Indonesia yang lebih suka praktisnya saja dan tidak suka repot, apalagi sistem hukum yang berlaku di Indonesia saat ini adalah adopsi dari sistern pemerintahan Hindia Belanda. Ketimpangan dalam peradilan lebih disebabkan karena masyarakat belum memiliki hukum yang menjadi budaya dalam kehidupan sehari- hari yang umumnya masyarakat tidak suka dengan birokrasi dan administrasi, kurang memikirkan artinya pencegahan kredit macet, yang panting dapat bantuan kredit sudah senang, kalau ada masalah ditangani nanti saja.

Selain itu kelemahan bank dalam menerapkan analisa kredit yang harus benar-benar memenuhi 7P dan 5 C, selain prinsip-prinsip kehati-hatian bank. Salah satu unsure dari 7P dan 5c itu adalah jaminan atau adanya jaminan yang diikat alam perjanjian kredit. Banyak terjadi penyelesaian kredit bermasalah dengan menempuh jalur hukum menempuh waktu yang lama, melewati jalan yang terjal, dan menghabiskan biaya yang cukup besar, bahkan terkadang memberikan hasil yang kurang menjanjikan. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi lembaga perbankan. Dalam rangka menjalankan usaha bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka bank memandang pentingnya meminta jaminan

pelunasan     kredit     tersebut,     terutama jaminan khusus yang bersifat kebendaan. Tata     cara          eksekusi                   obyek               Hak Tanggungan secara jalur hukum antara lain melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri                       dan                   melakukan   eksekusi       atas perintah                                  Ketua Pengadilan    Negeri berdasarkan sertifikat hak tanggungan, namun dapat juga dilakukan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara melakukan penjualan dibawah tangan, dengan catatan selama pihak debitur bersikap kooperatif.

Penyelesaian kasus kredit bermasalah sering kali justru membawa kerugian yang lebih besar bagi kreditur (bank), padahal undang-undang menentukan bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun kenyataannya kreditur tidak mendapat jaminan perlindungan hukum. Bahkan praktek penyelesaian kredit bermasalah di lapangan terutama di lingkungan peradilan sering sekali dialami hambatan- hambatan yang justru mengakibatkan kerugian bagi kreditur.

Hambatan non yuridis dimaksud adalah upaya hukum perlawanan dapat ditempuh oleh termohon eksekusi untuk menghambat proses fiat eksekusi, penegak hukum cenderung mengejar motivasi pribadi serta kurangnya kualitas hakim dan pegawai pengadilan dibidang