2021/1 Pendidikan Anti Korupsi

Dampak Terhadap Politik dan Demokrasi

1.   Munculnya Kepemimpinan Korup

Kondisi politik yang carut marut dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis. Perilaku koruptif dan tindak korupsi dilakukan dari tingkat yang paling bawah. Konstituen di dapatkan dan berjalan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai, bukan karena simpati atau percaya terhadap kemampuan dan kepemimpinannya.

Hubungan transaksional sudah berjalan dari hulu yang pada akhirnya pun memunculkan pemimpin yang korup juga karena proses yang dilakukan juga transaksional. Masyarakat juga seolah-olah digiring untuk memilih pemimpin yang korup dan diberikan mimpi- mimpi dan janji akan kesejahteraan yang menjadi dambaan rakyat sekaligus menerima suap dari calon pemimpin tersebut.

2.   Hilangnya Kepercayaan Publik pada Demokrasi

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia sedang menghadapi cobaan berat yakni berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya tindak korupsi besar-besaran yang dilakukan oleh petinggi pemerintah, legislatif atau petinggi partai politik. Kondisi ini mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang sedang berjalan.

Masyarakat akan semakin apatis dengan apa yang dilakukan dan diputuskan oleh pemerintah. Apatisme yang terjadi ini seakan memisahkan antara masyarakat dan pemerintah yang akan terkesan berjalan sendiri-sendiri. Hal ini benar-benar harus diatasi dengan kepemimpinan yang baik, jujur, bersih dan adil. Sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia masih sangat muda, walaupun kelihatannya stabil namun menyimpan berbagai kerentanan.

Tersebarnya kekuasaan ditangan banyak orang ternyata telah dijadikan peluang bagi merajalelanya penyuapan. Reformasi yang dilakukan tanpa landasan hukum yang kuat justru melibatkan pembukaan sejumlah lokus ekonomi bagi penyuapan, yang dalam praktiknya melibatkan para broker bahkan menumbuhkan mafia.

3.   Menguatnya Plutokrasi

Korupsi yang sudah menyandera pemerintahan pada akhirnya akan menghasilkan konse- kuensi menguatnya plutokrasi (sitem politik yang dikuasai oleh pemilik modal/kapitalis) karena sebagian orang atau perusahaan besar melakukan ‘transaksi’ dengan pemerintah, sehingga pada suatu saat merekalah yang mengendalikan dan menjadi penguasa di negeri ini.

Perusahaan-perusahaan besar ternyata juga ada hubungannya dengan partai-partai yang ada di kancah perpolitikan negeri ini, bahkan beberapa pengusaha besar menjadi ketua sebuah partai politik. Tak urung antara kepentingan partai dengan kepentingan perusahaan menjadi sangat ambigu.

4.   Hancurnya Kedaulatan Rakyat

Dengan semakin jelasnya plutokrasi yang terjadi, kekayaan negara ini hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu bukan oleh rakyat yang seharusnya. Perusahaan besar mengendalikan politik dan sebaliknya juga politik digunakan untuk keuntungan perusahaan besar.  Bila kita melihat sisi lain politik, seharusnya kedaulatan ada di tangan  rakyat. Namun yang terjadi sekarang ini adalah kedaulatan ada di tangan partai politik, karena anggapan bahwa partailah bentuk representasi rakyat. Partai adalah dari rakyat dan mewakili rakyat, sehingga banyak orang yang menganggap bahwa wajar apabila sesuatu yang didapat dari negara dinikmati oleh partai (rakyat).
Kita melihat pertarungan keras partai partai politik untuk memenangkan pemilu, karena yang menanglah yang akan menguasai semuanya (the winner takes all). Tapi bukannya sudah jelas bahwa partai politik dengan kendaraan perusahaan besar sajalah yang diatas kertas akan memenangkan pertarungan tersebut. Artinya sekali lagi, hanya akan ada sekelompok orang saja yang menang dan menikmati kekayaan yang ada. Hal ini terus berulang dari masa ke masa. Rakyat terus terombang- ambing dalam kemiskinan dan ketidak jelasan masa depan. Di mana kedaulatan rakyat yang sebenarnya?