2024/2 PERPAJAKAN

PPh Pasal 21

Yang menjadi subjek pajak PPh Pasal 21 adalah:

1.    Pegawai;

2.    Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

3.    Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain meliputi :

·         tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;

·         pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;

·         olahragawan;

·         penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;

·         pengarang, peneliti, dan penerjemah;

·         pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;

·         agen iklan;

·         pengawas atau pengelola proyek;

·         pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;

·         petugas penjaja barang dagangan;

·         petugas dinas luar asuransi;

·         distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya;

4.    peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi :

·         peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;

·         peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;

·         peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;

·         peserta pendidikan, pelatihan, dan magang;

·         peserta kegiatan lainnya.

Yang tidak termasuk subjek pajak pasal 21 adalah

1.    Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

2.    Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

PPh Pasal 26

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah wajib pajak luar negeri yaitu orang pribadi dan badan usaha tetap

Subjek Pajak Orang Pribadi

1.    Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan

2.    Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek Pajak Badan Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh:  

• orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia,
• orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan,
• badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa tempat kedudukan manajemen; cabang perusahaan; kantor perwakilan; gedung kantor; pabrik; bengkel; gudang;