2024/2 PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan PPh Pasal 22 adalah pajak yang dibebankan kepada badan usaha, baik milik Pemerintah (BUMN) maupun swasta, yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, ataupun re-impor atau pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah sebagai berikut:          

1. Undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana terakhir telah di ubah dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No.7 tentang pajak penghasilan.
2. Undang – undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan;
3. Peraturan mentri keuangan nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
4. Peraturan mentri keuangan nomor 110/PMK.010/2018 tentang perubahan atas peraturan mentri keuangan nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
5. Peraturan mentri keuangan nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta pemotongan dan/atau pemungutan ,penyetoran,pdan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.
6. Peraturan mentri keuangan nomor 41/PMK.010/2022 tentang perubahan kedua atas peraturan mentri keuangan nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain
7. Peraturan mentri keuangan nomor 59/PMK.03/2022 tentang perubahan atas peraturan mentri keuangan nomor 231/PMK.03/2019 tentang tata cara pendaftaran dan penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak,serta pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah.