2022/1/D3 KP/Etika Perbankan

Perusahaan harus bermoral. Namun untuk mengetahui apa yang dipersyaratkan moral dari mereka, tiada batasannya. Yang sama pentingnya dilihat dari sudut pandangan moral adalah susunan struktur organisasi perusahaan agar mereka dan karyawan didorong untuk bertindak secara bermoral.

Beberapa struktur organisasi perusahaan cenderung menunjukkan pembawaan yang tak bermoral, yang lainnya cenderung menghalangi. Teori organisasi perusahaan dewasa ini mulai memperhatikan ke arah jurusan ini. Namun sejumlah perubahan organisasi yang inovatif sifatnya telah dicoba di Amerika Serikat dan juga di Eropa mendapat perhatian yang cermat.

Pertanggungjawaban moral tidak mungkin diabaikan di perusahaan. Mereka yang ada pada puncak pemimpin memberi petunjuk namun tak pernah melihat hasil-hasil implementasi yang terperinci dari petunjuk tersebut oleh -caryawan yang berada jauh di bawah. Para pemimpin cenderung menyangkal pertanggungjawaban hasil-hasil kerja yang mereka lakukan.

Karyawan yang berada dekat pada puncak Pemimpin melaksanakan petunjuk yang diberikan padanya. Karyawan sering merasa hanya nelaksanakannya apabila diperintah, tak memikirkan entah apa nanti hasilnya. Karyawan menyangkal pertanggungjawaban dari hasil-hasil kerjanya, karena mereka bukan menyusun kebijaksanaan, mereka hanya pelaksana pemerintah.

Segi struktural lainnya dari banyak perusahaan besar adalah kekaburan pertanggungjawaban moral. Keputusan-keputusan dibuat oleh pribadi-pribadi, oleh panitia atau lebih buruk lagi oleh berbagai panitia. Tindakan perusahaan di beberapa kantor lingkungannya tak dapat ditelusuri kepada sikpa pun.

Banyak pihak telah memberikan masukan (input) pada suatii kebijaksanaan atau keputusan. Ada yang menyarankan, yang lain menambahkan sesuatu dan yang ketiga mencoret sebagian. Suatu panitia menyetujui suatu versi yang diubah oleh panitia lainnya dan pada akhirnya versi itu diubah sedikit, misalnya diturunkan pada tingkat kelompok yang lebih rendah. Struktur organisasi mungkin saja, namun untuk perusahaan yang ingin bermoral harus memberikan pertanggungjawaban moral terhadap tindakan-tindakannya. Nada moral disusun oleh pucuk pemimpin, tetapi kalau terdesak maka mereka membekukan peranan yang bermoral itu.

Perusahaan sebagai suatu keseluruhan cenderung tanpa mempertimbangkan persoalan moral dan peranan moral dari tindakan- tindakannya. Ia secara kebetulan dan bukan secara sengaja menghindari tindakan-tindakan yang tak bermoral. 

Akhirnya beberapa saran terperinci untuk mengimplementasikan moral di suatu perusahaan dicatat sebagai berikut.

1.  Apabila direksi perusahaan harus bertanggung jawab secara moral ia tidak dapat hanya merupakan pemimpin stempel atau tukang tanda' tangan. Anggota direksi harus diberi informasi tentang kegiatan-kegiatan perusahaan dan semua informasi tentang perusahaan tersebut haruslah dipelajari. Mereka dapat bertanggung jawab hanya apabila mereka meluangkan cukup waktu dengan bekerja setiap hari untuk mengisi kegiatan-kegiatan perusahaan.
2. Pertanggungjawaban pada tingkat bawah harus ditentukan, tidak hanya dibutuhkan, namun harus dijelaskan dengan memberikan beberapa contoh. Pertanggungjawaban dan sifat responsif adalah saling kait-mengait. Penanggung jawab membutuhkan tidak hanya suatu respons yang bertanggung jawab, ia juga membutuhkan peluang untuk keputusan- keputusan. Mengawetkan kekuasaan pemimpin adalah memonopoli informasi. Penanggung jawab pada kondisi yang demikian tidak mungkin. Penanggung jawab membutuhkan sesuatu hal yang terbuka. Sudah tentu ada suatu wilayah/daerah dimana rahasia perdagangan harus dilindungi oleh hukum. Pemberian informasi dan penalaran untuk sesuatu keputusan tidak berarti bahwa orang yang membuat keputusan itu tidak mempunyai hak untuk melakukan sesuatu. Namun karena mengetahui bahwa seorang mungkin dituntut untuk menjelaskan atau mempertahankan keputusan, maka ia ikut membantu untuk menjaga agar orang itu tidak hanya sebagai perantara.
   
3. Setiap ketentuan harus dijelaskan. Setiap pedoman atau peraturan ditetapkan melalui musyawarah atau mufakat. Pertanggungjawaban tidak hanya hierarkis. Manajemen harus bertanggjung jawab kepada karyawan dan dewan komisaris. Para karyawan harus bertanggung jawab kepada sesama karyawan dan juga kepada manajemen. Direksi harus bertanggung jawab pada pemegang saham dan juga kepada dewan komisaris. Tanggung jawab adalah jantung dari tuntutan pertanggungjawaban dan respon, sehingga membutuhkan modifikasi-modifikasi organisasi yang berarti.
   
4. Harus ada saluran dan prosedur untuk pertanggungjawaban pemimpin puncak, menengah, dan bawahan. Bagaimana karyawan-karyawan menyampaikan suatu tuntutan kepentingan mereka tanpa takut menerima penjelasan keputusan-keputusan yang mungkin dikenakan kepada mereka. Saluran dan prosedur dapat diadakan melalui kotak saran.
   
5. Perusahaan mengembangkan pedoman untuk para karyawan dan konsumen, sementara para pemegang saham seharusnya mengetahui tuntutan dan persepsi dari pertanggungjawaban perusahaan yang sah.
   
6. Mekanisme dikembangkan untuk dipertimbangkan secara serius di dalam tindakan dan saran-saran yang tepat.
7. Pertanggungjawaban harus ada sanksinya. Eksekutif yang tak dapat mempertanggungjawabkan sesuatu yang tak bermoral harus tegas dihukum sehingga sanksi tidak membedakan tingkatan jabatan. Siapa bersalah dihukum. Suatu kebijaksanaan perusahaan atau tindakan dapat berlawanan dengan kewajiban moral perusahaan. Harus ada mekanisme yang mengatur sesuatu yang tak dapat disatukan.
8. Suatu perusahaan yang ingin membatasi produksinya harus mengikuti prosedur organisasi yang memberi penjelasan hubungannya dengan moral.
   
9. Perusahaan harus menentukan beberapa eksekutif pada perusahaan sehingga perhatian akan pertanggungjawaban menjadi cukup. Harus ada prosedur organisasi yang mendengar secara wajar saran dan pendapat.
   

Setiap karyawan harus dapat melakukan kewajiban moral tanpa takut akan akibat-akibatnya yang negatif. Setiap karyawan harus bertanggung jawab untuk melihat dan melaporkan desas-desus dan harus dihukum yang melakukan semacam ini.