9.2. Kebijakan Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) menetapkan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa kebijakan utama yang diterapkan oleh Bank Indonesia:

1. Kebijakan Moneter

  • Penetapan Suku Bunga Acuan (BI Rate): Menetapkan suku bunga acuan sebagai alat untuk memengaruhi inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan suku bunga dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi, sementara penurunan suku bunga bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi.
  • Operasi Pasar Terbuka: Melakukan pembelian atau penjualan surat berharga untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat.

2. Kebijakan Nilai Tukar

  • Intervensi Pasar Valuta Asing: Melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga stabilitas nilai rupiah terhadap mata uang asing. Ini dapat melibatkan pembelian atau penjualan dolar AS dan mata uang lainnya.

3. Kebijakan Pengawasan Perbankan

  • Regulasi dan Pengawasan: Menerapkan regulasi untuk memastikan bank beroperasi secara sehat dan aman. Ini mencakup persyaratan modal minimum, pengawasan risiko, dan audit berkala.

4. Kebijakan Sistem Pembayaran

  • Pengembangan Sistem Pembayaran: Mendorong penggunaan alat pembayaran non-tunai dan memperbaiki sistem pembayaran untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan transaksi.

5. Kebijakan Likuiditas

  • Fasilitas Likuiditas: Menyediakan fasilitas likuiditas bagi bank yang mengalami kesulitan untuk memastikan stabilitas sistem perbankan.

6. Kebijakan Penyaluran Kredit

  • Aturan Penyaluran Kredit: Menerapkan kebijakan terkait penyaluran kredit untuk sektor-sektor tertentu, seperti UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

7. Kebijakan Penyuluhan dan Edukasi Keuangan

  • Program Literasi Keuangan: Mengimplementasikan program untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan, pentingnya menabung, dan pengelolaan risiko.

8. Kebijakan Ekonomi Digital

  • Dukungan untuk Inovasi Fintech: Mendorong pengembangan teknologi keuangan (fintech) dan sistem pembayaran digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi.

9. Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

  • Inisiatif Keberlanjutan: Menerapkan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam sektor keuangan.

10. Koordinasi Kebijakan

  • Kolaborasi dengan Pemerintah dan OJK: Bekerja sama dengan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merumuskan kebijakan yang saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan.

Last modified: Saturday, 21 September 2024, 4:56 AM